Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Anton Sukartono bersama Idris Rahim wakil gubenur Provinsi Gorontalo usai dialog memperoleh masukan terkait permasalah pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo. foto:arief/afr

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Anton Sukartono dalam kunjungannya ke Provinsi Gorontalo ingin memperoleh masukan terkait permasalah pembangunan infrastruktur khususnya yang dibiayai oleh APBN.

 

"Kunjungan Kerja Komisi V kali ingin mengetahui secara langsung permasalahan dan kedala pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo yang menjadi bidang tugas Komisi V. Semua masukan dan temuan hasil tinjauan akan kami bahas dengan Kementerian dan lembaga terkait," kata Anton saat dialog dengan Wakil Gubenur, Pemprov serta Basarnas di Ballroom Magna Hotel, Gorontalo, Selasa(12/12).

 

Idris Rahim, Wakil Gubenur Gorontalo menyampaikan, ada permasalahan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintahan Gorontalo karena ini merupakan penunjang langsung peningkatan perekonomian daerah. Penyelesaian proyek Gorontalo Outer Ring Road (GORR) saat ini hampir selesai yang rencananya tahun 2018 sudah bisa dimanfaatkan.

 

"Untuk pembangunan berikutnya tidak hanya  konstruksi namun kami mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI untuk pembebasan lahan sebesar 300 milyar," ungkap Idris kepada Tim Komisi V DPR.

 

Idris menambahkan selain GORR, dukungan penambahan pembangunan infrastruktur panjang dermaga pelabuhan Anggrek dan penambahan landasan bandara Djalaludin Gorontalo untuk penunjang ekonomi daerah.

 

"Selama ini  pelabuhan merupakan penunjang distribusi barang ke Gorontalo, oleh karena itu harus ada penambahan dermaga. Program penambahan landasan bandara guna untuk menampung pesawat berbadan lebar dan juga penunjang rencana Gorontalo menjadi embarkasi penuh di bandara Djalaludin" tutupnya. (rief,mp)